Dobrak.id – JAMBI. Kenaikan tarif air bersih yang dikelola oleh BUMD Perumdam Tirta Mayang kota Jambi masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya ada beberapa fraksi di DPRD Kota Jambi yang tidak menyetujui kebijakan tersebut. Fraksi yang jelas-jelas menolak kebijakan itu adalah fraksi Gerindra dan juga fraksi PKS.
Sementara fraksi lain belum menyatakan sikap, namun ada beberapa anggota fraksi yang ikut menolak kebijakan kenaikan tarif itu. Diantaranya Joni Ismed (Golkar), dan Ir MA Fauzi dari PDI Perjuangan.
Menyikapi hal ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi, Ibnu Kholdun mengatakan bingung atas sikap DPRD Kota Jambi.
“Apakah memang tidak ada persetujuan, atau ada sebagian yang menyetujui. Kenaikan tarif inikan bukan hanya baru kali ini saja, artinya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Kenapa DPRD baru kali ini bersuara. Kalau kami jelas dari sisi konsumen merasa keberatan. Kami juga pernah diminta pendapat terkait dengan kenaikan tarif ini, dan kami sampaikan kami merasa keberatan atas kebijakan kenaikan tarif ini,” kata Ibnu Kholdun, Rabu (5/4).
Ia menilai bahwa kenaikan tarif pada tahun-tahun sebelumnya, tidak membawa perbaikan peningkatan pelayanan kepada konsumen.
“Artinya tidak seimbang, kenaikan tarif dengan pelayanan. Kenaikan itu harus ada kajian. Apa dasar dari kenaikan itu, kalau terkait adanya kebocoran, lalu itu dibebankan kepada konsumen, itu tidak bisa,” katanya.
Kata dia, jika yang jadi acuan adalah surat edaran gubernur mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah, itu juga tidak bisa dijadikan patokan.
“Itu hanya sebatas acuan saja. Jangan mentang-mentang ada acuan seperti itu langsung naik. Tidak seperti itu,” katanya.
Ibnu menjelaskan, DPRD Kota Jambi sebagai wakil rakyat, artinya jika berbicara power (kekuatan), anggota dewan memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuasaannya sesuai aturan perundangan, yaitu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Seharusnya lebih pro aktif. Jika menyatakan tidak setuju, apa langkah nyata dari mereka. Jangan hanya sebatas ngomong. Harus ada tindakan riil, kalau cuma ngomong doang untuk apa?. Masyarakat butuh tindakan nyata,” pungkasnya.
