Dobrak.id – BUNGO. Kabupaten Muaro Bungo kembali mendapat perhatian positif dari lembaga di negara Republik Indonesia. Ketika Kamis (9/6/2022) tim verifikasi Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI datang ke daerah ini melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi KLA tahun 2022 tingkat Nasional Kabupaten Bungo.
Dikarenakan masih di tengah Pandemi, Verifikasi lapangan dilaksanakan secara virtual dalam ruang aula Anggrek Kantor Bappeda Muaro Bungo.
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Endah Sri Rejeki mengucapkan terimakasih atas dukungan Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto, sehingga proses Kota Layak Anak dapat berjalan dengan sukses hingga tahapan Verifikasi Lapangan Hybrid.
Atas terselenggaranya kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto yang didampingi Ketua TP2TP2A Nining Wilasari mengaku sangat bahagia.
“Semoga semangat seluruh perangkat pemerintah yang terkait serta stakeholder di Kabupaten Bungo, agar dapat menguatkan dan bisa menyajikan beberapa hal yg berhubungan dengan penilaian KLA tahun ini,” harap Wakil Bupati.
Wakil Bupati Bungo memberikan pemaparan terkait Kota Layak Anak tahun 2022. Antara lain tentang program-program pemerintah yang mendukung Kota Layak Anak melalui peraturan daerah. Menurutnya program KLA merupakan salah satu kebijakan yang diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten ini.
Selain itu dirinya juga memberikan contoh beberapa inovasi dan program yang mendukung Kota Layak Anak di Bungo, antara lain peningkatan pelayanan akta kelahiran anak, pelayanan jaminan persalinan dan nutrisi tambahan, pemberian nutrisi sehat bagi siswa sekolah serta program unggulan lainnya.
Tim yang datang disebutkan juga oleh Safrudin Dwi Aprianto telah memeriksa dokumen yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Bungo terkait menuju Kota Layak Anak.
“Tadi Deputi menanyakan dokumen-dokumen yang sudah kita kirimkan betul apa tidak dan sesuai apa tidak dokumen yang kita kirimkan dan sesuai dengan implementasi di lapangan.,”Kata Wabup.
Wabup mengakui memang ada beberapa dokumen yang belum di lampirkan ini jadi PR bagi kita semua. Mereka masih menunggu sampai 2×24 jam karena ada beberapa data kita masih kurang.
“Kita juga sudah minta kepada OPD terkait untuk melengkapi data yang kurang tersebut supaya bisa kita kirim lagi ke kementrian,”Ucap Wakil Bupati.
Turut mendampingi dalam acara ini asisten Bupati, Kepala OPD di lingkup Kabupaten Bungo, serta dinas-dinas terkait.
( lim / Dobrak.id )
