Dobrak.id – PROVINSI JAMBI. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp233,73 triliun pada 2021. Perekonomian provinsi tersebut berkontribusi sebesar 6,5% terhadap PDRB Sumatera.
Dari besaran PDRB tersebut, kontribusinya didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Menanggapi hal ini, Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengatakan perekonomian yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan dalam waktu dekat akan mengalami kemunduran yang cepat seiring habisnya cadangan SDA tersebut.
“Jambi harus menjaga lokomotif ekonomi baru terus berbasiskan sektor pertanian pada SDA terbarukan, dengan pendekatan tidak lagi mengekspor bahan mentah, namun menjadi eksportir bahan olahan yang memiliki daya saing, nilai tambah dan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan,” ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini saat diskusi dengan mahasiswa Jambi (8/6) beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, SAH yang dikenal luas sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini menjelaskan ada dua strategi besar yang ditempuh, yakni mengembangkan industri eksisting serta membangun dan mengembangkan industri berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster industri.
Menurutnya, kinerja pertanian saat ini sudah menunjukkan perbaikan, namun belum optimal yang masih jauh dari apa yang diharapkan. Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian bersama di Jambi saat ini adalah belum mapannya produksi beras yang merupakan pangan utama masyarakat.
“Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya perubahan iklim (banjir, kekeringan, dan musim tanam berubah), alih fungsi lahan, serangan hama penyakit, keterbatasan ketersediaan pupuk, dan benih padi varietas unggul yang sulit didapat oleh petani,” jelasnya.
Untuk itu SAH mengatakan, Pemprov melalui program APBD harus berupaya melakukan revitalisasi pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak. Hal itu didukung dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi.
“Kita ingin mewujudkan kedaulatan pangan di Jambi. Jadi tidak hanya mandiri pangan melainkan pangan kita berdaulat. Untuk itu, SKPD terkait, pemangku kepentingan di sektor pertanian serta masyarakat berperan penting dan strategis untuk mendorong percepatan pencapaian kedaulatan pangan. ” pungkasnya.
( lim/Dobrak.id )
