Dobrak.id – JAMBI. Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta BPOM dapat meningkatkan efektivitas dukungan vaksin booster, anak dan antisipasi cacar monyet.
Pernyataan ini disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan BPOM, Selasa, 30 Agustus 2022, di Senayan Jakarta kemarin, yang membicarakan Dukungan BPOM untuk Vaksin Booster dan Anak.
Menurut SAH yang dikenal sebagai bapak beasiswa Jambi ini. DPR selalu menyerap kepuasan publik yang rendah akan efektivitas dukungan BPOM dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
“Saya melihat kepuasan publik pada BPOM rendah dalam dua hal, yakni, pertama, dukungan ketersediaan vaksin Covid-19 melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin sebelum beredar. Lalu, masalah dukungan distribusi vaksin Covid-19 melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin setelah beredar,” ungkapnya.
Dari dua dukungan ini SAH menilai tidak ada evaluasi kinerja BPOM, malahan opini yang muncul BPOM menjadi pihak yang menghambat.
Seperti diketahui pelaksana utama kegiatan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang didukung oleh keterlibatan kementerian/lembaga, TNI/POLRI serta pemerintah daerah.
Adapun dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19, adalah pemberian izin edar pada tahap premarket dan postmarket serta penerbitan Emergency Use Authorization (EUA) atas seluruh vaksin yang digunakan.
Menurut SAH sejauh ini BPOM telah meneribitkan izin atau EUA pada 11 jenis vaksin Covid-19 jauh lebih rendah dibanding negara lain, khususnya vaksin dalam negeri.
Sehingga ke depan SAH meminta BPOM melakukan percepatan timeline pemberian izin masuk atas impor vaksin Covid-19 melalui surat keterangan impor, yang semula enam jam dipercepat menjadi dua jam, sedangkan untuk penerbitan persetujuan melalui Special Access Scheme (SAS) yang semula 10 hari kerja menjadi dua hari kerja.
Terakhir SAH juga mengingatkan akan temuan BPK tentang permasalahan signifikan, baik pada tahap premarket maupun postmarket. Salah satunya adalah pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada UPT BPOM belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang memadai, dan hasil pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin.
“Untuk itu perlu dilakukan Pemeriksaan kinerja bulanan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas kegiatan yang sedang berjalan sebagai salah satu bentuk respon aktif BPK untuk membantu memberi solusi atas permasalahan bangsa.” Pungkasnya.
( lim / Dobrak.id )