Dobrak.id – PROVINSI JAMBI. Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM memberi catatan ktitis konstruktif terhadap pagu Indikatif BP2MI tahun 2023. Bahkan, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini meminta penguatan fungsi perlindungan para pahlawan Devisa tersebut.
“Pesan saya lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini sebagai sikap moral, keberpihakan DPR kepada PMI. Hal ini bisa diwujudkan melalui sinergi kelembagaan,” ungkap SAH dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BP2MI, Rabu, 8 Juni 2022 kemarin.
Dalam pengamatan yang dilakukan legislator berjuluk Bapak Beasiswa Jambi itu, selama ini BP2MI kurang melakukan sinergi dalam melakukan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya membantu para PMI memperoleh VDR.
Menurutnya VDR adalah Visa Dengan Rujukan, atau persetujuan sebelum untuk mendapatkan hak masuk ke Malaysia. VDR harus diterapkan oleh lembaga pelatihan pada saat pemilihan peserta. Setelah persetujuan diperoleh, lembaga pelatihan harus mengirimkan salinan surat persetujuan kepada peserta. Selanjutnya, dengan salinan persetujuan, peserta dapat memperoleh VDR dari Malaysia.
Selain itu, SAH juga mengatakan saat ini adalah era kolaborasi. Penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat saja, namun juga melibatkan pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota serta pemerintah Desa, sesuai amanah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Sebagai bentuk kejelasan kewenangan BP2MI perlu melakukwn kolaborasi pusat dan daerah, perlu penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP2MI dengan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Indonesia,” ungkapnya.
Termasuk BP2MI harus melindungi para PMI sebagai penyumbang devisa nomor dua negara terbesar bagi negara, tandasnya.
( lim/Dobrak.id )
