Dobrak.id – Kota Jambi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat forum opd dinas kesehatan. Dewan berharap dinkes melakukan pemerataan bantuan kesehatan bagi masayarakat baik dari pembayaran bpjs hingga jamkesda. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria menghadiri forum opd yang diselenggarakan dinas kesehatan provinsi jambi rabu 15 februari 2023. Fadli menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan layanan kesehatan yang diberikan dinkes maupun pemerintah daerah. Salah satunya masih ada tumpang tindih antara pembayaran bpjs dan pemberian jamkesda di daerah. Oleh karena itu pada forum ini Fadli berharap dinkes dan stakeholder terkait dapat melakukan pendataan dan sinkronisasi, guna membedakan penerima bantuan bpjs serta jamkesda agar kedua layanan tersebut tepat sasaran.
“Hari ini kami menyoroti persoalan tumpang tindihnya pembayaran BPJS yang ada di daerah, nah ini yang perlu sinkronisasi data sehingga pada saat dinkes Provinsi Jambi mengeluarkan data jaminan kesehatan tidak tumpang tindih dengan BPJS yang ada, kami berharap semua data harus sinkron dan bisa dipisahkan mana yang bisa membayar pribadi, dan mana yang bisa dibantu oleh pemerintah”. Ujar Fadli Sudria, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi.
Selain itu Fadli Sudria juga menyoroti persoalan pemberlakuan surat keterangan tidak mampu atau sktm yang selama ini hanya berlaku di dinkes provinsi jambi dan rsud raden mattaher. Oleh karena itu ia meminta agar sktm juga dapat diberikan di seluruh rumah sakit yang ada di provinsi jambi, seiring dengan telah disepakatinya anggaran sktm pada tahun ini yakni sebesar 10 miliar rupiah.
(Dobrak.id/Nur)
