Dobrak.id – Kota Jambi, Gubernur Jambi Al Haris menerima kunjungan kerja spesifik komisi ii dpr ri, untuk membahas pengawasan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) di sektor pertanahan, yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional.
Gubernur jambi al haris menerima kunjungan kerja spesifik komisi ii dpr ri, di rumah dinas gubernur pada senin 29 september 2025. Agenda ini turut dihadiri jajaran forkopimda, para bupati dan wali kota se-provinsi jambi. Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan penerimaan negara bukan pajak (pnbp), di sektor pertanahan, yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional. Dalam sambutannya, al haris menyampaikan apresiasi atas perhatian komisi ii dpr ri terhadap provinsi jambi, dan menegaskan komitmen pemprov jambi untuk mendukung penuh upaya optimalisasi pnbp dari sektor pertanahan. Ia juga mengungkapkan bahwa masih banyak konflik lahan di provinsi jambi yang seharusnya dapat berkontribusi pada pnbp.
Ketua komisi II DPR RI rifqinizamy karsayuda menegaskan, bahwa pihaknya hadir untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan ketat, khususnya terkait izin lahan perkebunan yang kerap menimbulkan persoalan. Ia menambahkan bahwa fenomena tumpang tindih perizinan, luasnya kebun sawit tanpa kejelasan legalitas, hingga keberadaan lahan yang tidak termanfaatkan, merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, rifqinizamy menekankan pentingnya peran gugus tugas reforma agraria (gtra) di tingkat provinsi maupun kabupaten,kota. Menurutnya, gtra memiliki fungsi memetakan seluruh lahan berdasarkan statusnya, memeriksa legalitas untuk lahan di luar kawasan hutan, serta merekomendasikan pemanfaatan produktif terhadap lahan kosong yang tidak digunakan.
(Dobrak.id/Ar)
