Dobrak.id – JAMBI. Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi yang juga Anggota DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan pengalokasian kompor listrik terhadap warga.
“Kita di DPR melihat rencana Kementerian BUMN berencana menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat, sebagai suatu jebakan yang justru akan membebani masyarakat,” ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI (25/9) kemarin.
Menurut Bapak Beasiswa Jambi ini, pemerintah hanya melihat dari satu sisi kebijakan berupa konversi gas ke listrik mampu mengatasi over supply listrik, bahkan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG) selama ini, tapi lupa memperhitungkan beban tagihan listrik masyarakat dari PLN yang akan membesar.
Selain itu SAH juga meminta pemerintah mengkaji perhitungan secara teliti kompor listrik lebih murah ketimbang kompor elpiji.
“Perhitungan harus benar-benar dilihat dari nilai hari ini dan ke depan. Apakah listrik kita akan selalu murah dan stabil? Jangan-jangan timbul masalah baru di masyarakat nantinya,” ungkap Doktor Ekonomi tersebut.
Sehingga SAH merasa aneh jika pemerintah seperti terburu-buru membagikan kompor listrik ke masyarakat. Ia menilai listrik dan elpiji sama-sama produk energi tidak terbarukan dan harganya ditentukan oleh currency luar dan market Internasional.
Bahkan SAH menegaskan, bahwa dalam jangka waktu menengah, solusi kompor listrik akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi merepotkan masyarakat kembali.
( lim / Dobrak.id )
