Dobrak.id – Jambi, Target pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pada tahun 2027 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tentu saja, ini langsung mendapat perhatian serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan segera mencari trobosan, agar kemampuan fiskal daerah tidak terus melemah.
“Tadi sudah disampaikan, kemungkinan ada penurunan sekitar 0,58 persen kalau dari sambutan pak wagub. Tapi kalau secara detailnya kita harus baca dulu laporan yang disampaikan kepada kami,” kata Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah usai rapat paripurna, Jumat (10/7/2026).
Untuk diketahui, rapat paripurna ini membahas penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Lalu, nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2027.
Ketua DPRD Provinsi Jambi itu juga mengungkapkan, bahwa hingga saat ini belum ada penambahan sektor baru untuk menggenjot pendapatan daerah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah tersebut.
“Iya, belum ada (penambahan sektor baru). Pendapatan tadi dimungkinkan proyeksinya turun 0,58 persen, berdasarkan sambutan pak wagub tadi,” katanya.
Tantangan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah tahun depan tidaklah mudah. Ditengah keterbatasan anggaran, menurutnya seluruh perangkat daerah dituntut mampu bekerja lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, tentu kita semua ingin kemampuan fiskal yang lebih baik. Tapi dengan kondisi saat ini, kita harus mampu menghadapi tantangan yang ada,” kata dia.
Untuk langkah awal, DPRD Provinsi Jambi akan menginstruksikan komisi-komisi untuk memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) yang memeiliki kewenangan mengelola sumber pendapatan daerah.
Pemanggilan tersebut, disampaikan dia, bertujuan mengevaluasi strategis sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
